MALAYSIANPOS.COM, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan sikap tegas merespons eskalasi konflik di Timur Tengah. MUI mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (Dewan Perdamaian), menyusul serangan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.
Desakan ini muncul karena MUI menilai keberadaan lembaga internasional tersebut tidak lagi sejalan dengan prinsip keadilan dan justru mencederai semangat perdamaian dunia yang diperjuangkan Indonesia.
Ketidakadilan di Board of Peace
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace perlu ditinjau ulang secara total. Menurutnya, lembaga yang digagas oleh Donald Trump ini memiliki cacat fundamental karena menempatkan Israel sebagai anggota setara tanpa meminta pertanggungjawaban atas tindakan agresinya.
”MUI menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar konflik biasa, melainkan bentuk penjajahan dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Kehadiran Israel di sana, sementara Palestina tidak dilibatkan, menunjukkan bahwa lembaga ini tidak berpihak pada keadilan,” tegas Sudarnoto dalam keterangan resminya, Minggu (1/3/2026).
Ironi Serangan ke Iran
Situasi kian memanas setelah serangan terbaru dari AS dan Israel ke wilayah Iran. MUI melihat hal ini sebagai bukti bahwa narasi “perdamaian” yang diusung oleh kelompok tersebut hanyalah kedok untuk kepentingan hegemoni tertentu.
Sudarnoto menambahkan, sangat ironis jika Indonesia tetap bertahan dalam sebuah dewan yang anggotanya justru aktif melakukan serangan militer dan pendudukan. MUI menilai keanggotaan Indonesia di Board of Peace justru berisiko merusak citra diplomasi bebas-aktif Indonesia di mata internasional, khususnya di dunia Islam.
Mendesak Langkah Tegas Presiden
MUI juga menyoroti adanya iuran keanggotaan yang harus dibayar Indonesia, yang dinilai sebagai pemborosan anggaran untuk lembaga yang tidak memberikan dampak nyata bagi kemerdekaan Palestina.
”Kami meminta Presiden dan jajaran pemerintah untuk mendengar aspirasi ini. Indonesia harus keluar. Kita tidak boleh terjebak dalam praktik neokolonialisme yang dibalut dengan istilah Dewan Perdamaian,” lanjutnya.
Sebelumnya, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sempat menyatakan akan membuka ruang dialog dengan MUI terkait isu ini. Pemerintah mengklaim bergabungnya Indonesia ke Board of Peace adalah upaya diplomasi untuk mencari jalan keluar bagi krisis di Gaza. Namun, dengan serangan terbaru ke Iran, tekanan publik agar Indonesia mundur diprediksi akan semakin menguat.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat sipil dan berbagai ormas keagamaan terus memantau langkah diplomasi yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi tensi tinggi di Timur Tengah tersebut. (BPC/rls)
Tulisan ini disusun berdasarkan perkembangan situasi terkini mengenai sikap MUI terhadap dinamika politik luar negeri Indonesia di tengah konflik Iran-Israel.
